RANPERDA TENTANG APBD TA. 2021 DI BAHAS DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD BULELENG

Singaraja, Ditengah Pandemi Covid 19. Anggota DPRD Buleleng tidak menyurutkan agenda rapat paripurna yang menjadi Pekerjaan Rumah Para Wakil Rakyat di penghujung Tahun 2020. Rapat yang digelar Senin (16/11/20) pukul 11.00 wita dengan agenda pembahasan Penyampaian Nota Pengantar Bupati Atas Ranperda Tentang APBD TA.2021 di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Buleleng Kegiatan parpurna yang juga digelar melalui Teleconference Dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Buleleng GEDE SUPRIATNA. SH. Dan dihadiri Pimpinan DPRD Buleleng, Forkompinda, Rektor dan Pejabat dilingkungan pemkab Buleleng, serta mengundnag para awak media. Ketua DPRD Buleleng GEDE SUPRIATNA. SH yang memimpin rapat tersebut menyampaikan Acara pokok Penandatanganan Persetujuan Bersama Antara Bupati dan Pimpinan DPRD atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2001 dan Penyampaian Nota Pengantar Bupati Atas Ranperda Tentang APBD TA. 2001. “Pembahasan APBD Kabupaten Buleleng tahun 2001 dengan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2001 diharapkan menghasilkan persetujuan bersama Senin tanggal 2 November 2020 mendatang” Cetus Politisi PDIP Asal Tejakula Dr. I NYOMAN SUTJITRA, S.POg Ketika ditemui disela-sela rapat tersebut mengungkapkan, dalam sidang kali ini dirinya selaku wakil Bupati Buleleng mengapresiasi pimpinan dan segenap anggota DPRD atas persetujuan prinsip dalam kesepakatan bersama dokumen kebijakan umum anggaran (KUA) maupun prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) RAPBD tahun 2021 yang merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk selalu berupaya meningkatkan kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Pengembangan ekonomi kerakyatan, prioritas pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, prioritas penguatan adat dan budaya daerah, prioritas pengembangan kawasan berbasis potensi unggul, prioritas pelayanan dasar dan penguatan infrastruktur, prioritas penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan jaminan sosial dan prioritas kemantapan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik merupakan Prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng kedepan,” tambah Wakil Bupati Buleleng.